TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

MAKALAH

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN

DI JAWA TENGAH

­­Oleh:

·         Hamzah Mizwar Fijar NPM 22117639

·         Sistem Komputer

 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan dalam suatu negara biasanya sering dikaitkan dengan percepatan pertumbuhan. Menurut Lincolin Arsyad (1997), banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa ertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah

 kemiskinan. Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut di Negara Sedang Berkembang (NSB). Dengan kata lain, pertumbuhan GNP (Gross National Product) per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahkan, pertumbuhan GNP per kapita dibeberapa negara yang sedang berkembang (seperti India, Pakistan, Kenya) telah menimbulkan penurunan absolut dalam tingkat hidup penduduk miskin baik di perkotaan maupun pedesaan.

 Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses tehadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Tabel 1.1

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2012

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, terutama di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan dari tahun 2006-2012. Keberhasilan provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu angka diatas hard core atau diatas 10 persen. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Faktor-faktor ini dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap pemerintah kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

BAB II

2.1 PEMBAHASAN

A.    Definisi Kemiskinan

      Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi

negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

      Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

      Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.

      Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

B.     Indikator-Indikator Kemiskinan

      Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut :

            1.      Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).

            2.      Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan,                       sanitasi, air bersih, dan transportasi).

            3.      Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan                         keluarga).

            4.      Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.

            5.      Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

            6.      Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

            7.      Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

            8.      Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

            9.      Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban                     kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

C.    Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

      Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

      Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim, yang antara lain adalah:

            1.      Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.

            Yang penting digaris bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:

       ·         Naiknya standar perkembangan suatu daerah.

       ·         Politik ekonomi yang tidak sehat.

       ·         Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:

                  1)      Rusaknya syarat-syarat perdagangan

                  2)      Beban hutang

                  3)      Kurangnya bantuan luar negeri, dan

                  4)      Perang

            2.      Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat

             Terlihat jelas faktor ini sangat urgent dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan oleh
.             karena itu,untuk menaikan etos kerja dan produktivitas masyarakt harus di dukung
              dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidika yang bisa
              dipertanggungjawabkan dengan maksimal.

            3.      Biaya kehidupan yang tinggi

            Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak
            adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah
            konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga
            kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran
.

           4.      Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata

            Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan
            untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga.
            Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.

            Selain itu, ada juga penyebab utama lain dari timbulnya kemiskinan ini, diantaranya :

            §  Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan

            §  Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan sempitnya
                lapangan pekerjaan

            §  Kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha

            §  Kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang
          dilakukan seseorang

            §  Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam

            §  Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.

            §  Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam
          pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

D.    Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

      Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir keadaan kemiskinan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini diduga karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) dan atau disebabkan semakin luasnya kesenjangan social.

      Hingga kini kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang menjadi isu sentral di Indonesia. Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja jika digabungkan. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia.

Kemiskinan menjadi alasan rendahnya Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia. Secara menyeluruh, kualitas manusia Indonesia relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan HDI Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara pada tahun 2011. Di tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30 juta orang, sebesar 37% dari jumlah tersebut berada di daerah perkotaan dan 63% di daerah pedesaan.

      Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas, membuat anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, minimnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial, serta menguatnya arus urbanisasi ke kota.

E.     Tantangan Kemiskinan di Indonesia

      Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692. yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di antara negara-negara ASEAN. Sementara, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178. masih lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.

      Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan. Data Susenas (National Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan Gender(Gender Empowerment Measurement,GEM).

      Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.

F.     Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

        1)      Penanganan Masalah Kurang Gizi dan Kekurangan Pangan

            Penanganan masalah kurang gizi dan kekurangan pangan meliputi:

                 ·     Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi
                  protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan
                  zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin.

                 ·     Peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas: penyaluran beras
                     bersubsidi untuk keluarga miskin.

        2)      Perluasan Kesempatan Masyarakat Miskin Atas Pendidikan

            Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan meliputi kegiatan prioritas
             sebagai berikut :

                   ·    Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk SD, SMP, Pesantren Salafiyah, dan
                   satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP.

                   ·    Beasiswa siswa miskin jenjang SMA.

                   ·    Pengembangan pendidikan untuk dapat membaca.

            

         3)      Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan

            Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan meliputi kegiatan prioritas
             sebagai berikut : 

                  ·     Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas

                  ·     Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah
                   perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan.

                  ·     Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit
                    menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan
                    pelayanan ke gawat darurat.

                  ·     Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada
                   kelahiran.

            4)      Perluasan Kesempatan Berusaha

            Perluasan kesempatan berusaha meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi
             masyarakat miskin dengan kegiatan pokok:

                  ·     Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah rumah tangga miskin.

                  ·     Penasehat penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani.

                  ·     Penyediaan sarana dan prasarana untuk usaha.

                  ·     Pelatihan ketrampilan untuk menjalankan usaha.

                  ·     Peningkatan pelayanan koperasi sebagai modal usaha

      Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

      Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

      Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

     ·     Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih
      dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan,
      jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-
     daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).

     ·     Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk
      modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.

     ·     Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain
     (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi
     murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di
     puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia :

  

    Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.

      Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

      Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

3.2  Saran

      Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

            1.      Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia

            2.      Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.

            3.      Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

      http://litamardiana.blogspot.co.id/2012/11/masalah-kemiskinan-di-indonesia.html

      http://yulliasurriaunnes.blogspot.co.id/2012/07/permasalahan-sosial-makalah-kemiskinan.html

      https://lasonearth.wordpress.com/makalah/makalah-kewarganegaraan-kemiskinan/

      https://appifrend.wordpress.com/2011/12/25/makalah-masalah-kemiskinan-dan-penanggulangannya/